Tata-kelola-yang-baik-definisi-dan-prinsip

Tata kelola yang baik: definisi dan prinsip

Di Indonesia, good governance diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik dan otoriter.

Istilah good governance berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu good dan governance.

Baik berarti nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintahan dipahami sebagai semua mekanisme, proses dan institusi yang melaluinya warga

negara dan kelompok masyarakat mengekspresikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka.

Sarinah dkk, dalam bukunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2016), mendefinisikan good governance sebagai suatu tatanan kesepakatan pemerintah yang dibuat bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan good governance secara lebih umum.

Baca juga: Partai Politik: Pengertian dan Fungsinya

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Good governance juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku berdasarkan nilai-nilai yang membimbing, mengendalikan atau mempengaruhi masalah-masalah publik, guna menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan sehari-hari.

Dari deklarasi tersebut terlihat bahwa good governance tidak terbatas pada birokrasi negara

, tetapi juga mempengaruhi masyarakat sipil dan sektor swasta yang dihadirkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Oleh karena itu, istilah good governance tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau penyelenggara negara, tetapi juga pada sektor publik dan swasta di luar birokrasi, yang terus menuntut terselenggaranya good governance di negara.

Secara umum pelaksanaan good governance sangat bergantung pada pemerintah, swasta dan masyarakat. Karena ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.

Ketiga komponen tersebut harus selalu menjaga sinergi agar konsep good governance dapat diterapkan.

Baca juga: Budaya Politik: Pengertian dan Jenisnya
Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

Konsep tata pemerintahan yang baik dilaksanakan apabila sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. Dalam buku Citizenship & Civil Society (2019) karya Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dijelaskan prinsip-prinsip penerapan good governance, yaitu:

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id

Partisipasi masyarakat berarti bahwa semua orang, secara langsung atau tidak langsung, memiliki suara dalam pengambilan keputusan.
Penegakan hukum yang adil dan berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Termasuk penegakan hukum HAM.
Transparansi artinya semua informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur ​​sehingga dapat dipahami, diakses, dan dipantau oleh seluruh masyarakat.
Kekuatan penaklukan adalah institusi dan semua proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi.
Berbasis konsensus adalah menjembatani kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang komprehensif tentang apa yang terbaik bagi masyarakat, serta pada kebijakan dan prosedur.
Keadilan berarti bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraannya.
Efektivitas dan efisiensi adalah semua proses lembaga dan pemerintah yang harus dapat menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin agar tercipta efektifitas dan efisiensi kerja.
Akuntabilitas artinya semua pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga yang berkepentingan.
Visi strategis adalah bahwa para pemimpin harus memiliki perspektif yang luas dan berpandangan jauh ke depan tentang pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, para pemimpin juga harus memiliki pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk membuat perkembangan ini menjadi kenyataan, dan pemahaman tentang kesejahteraan, budaya, dan sosial yang mendasari perspektif itu.
Keterkaitannya adalah bahwa semua prinsip good governance di atas saling menguatkan dan saling terkait serta tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *